Kedaulatan Bangsa dan Negara

 Oleh. Johan Bhimo Sukoco

Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi di suatu negara. Setiap negara membutuhkan kedaulatan, mengingat kedaulatan ini merupakan kekuasaan tertinggi di sebuah negara atas wilayahnya. Kedaulatan ini merupakan cerminan identitas dan harga diri sebuah negara. Negara yang berdaulat ialah negara yang jauh dari penindasan dan kesewenang-wenangan negara manapun. Fuady (2013) menuliskan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi, absolut, serta tidak ada institusi lain yang menyamakan atau mengontrolnya. Kedaulatan ini mengatur warga negara dan mengatur tujuan negara, aspek pemerintahan, serta berbagai macam tindakan dalam suatu negara. Kedaulatan ini tidak terbatas pada kekuasaan dalam pembuatan regulasi, perundang-undangan, penerapan, dan penegakan hukum, melainkan juga pada penciptaan perdamaian dan pernyataan perang, penandatanganan kesepakatan negara, pemberlakuan traktat dan lain sebagainya. 

Kedaulatan ini menggambarkan kekuasaan yang paling atas (supreme power) terhadap warga negara dan subyek hukum lainnya. Hal ini berarti bahwa negara sebagai statehood menggambarkan bahwa kedaulatan merupakan sesuatu yang hakiki, dimana memiliki sifat absolut, abadi, tidak terpisahkan, dan tidak dapat dicabut (perpetual, indivisible dan inalienable). Beranjak dari sini, maka teori kedaulatan merupakan teori yang menjadi satu kesatuan  (theories of unity), Vincent (1987). 

Kedaulatan negara ini merupakan dasar bagi eksistensi negara (Bakry, 2018). Oleh karena itu, kedaulatan negara sangat penting untuk kita jaga keamanannya. Setiap warga negara wajib berpartisipasi aktif dalam menjaga kedaulatan negara. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain : menjaga kelestarian budaya, aktif dalam kegiatan bela negara, selektif terhadap pengaruh negatif dari budaya bangsa lain, ikut serta dalam pertahanan negara, menjaga ketertiban negara, melawan faham-faham yang bertentangan dengan ideologi negara, dan lain sebagainya. Setiap warga negara memiliki kewajiban dalam menjunjung tinggi dasar negara sebagai bagian dari menjaga kedaulatan negara. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asshiddiqie  (2004) menuliskan bahwa konsep kedaulatan rakyat ini dapat diwujudkan melalui berbagai instrumen hukum dan sistem kelembagaan negara atau pemerintah sebagai institusi hukum yang tertib.

Lebih lanjut, setiap warga negara wajib ikut serta dalam pertahanan negara. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945, Pasal 30 Ayat 1, dimana didalamnya telah disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Adapun upaya pertahanan dan keamanan negara ini dapat dilakukan dengan partisipasi aktif warga negara dalam upaya bela negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya bela negara secara langsung dapat dilakukan dengan mendaftar sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi, dan lain sebagainya. Disisi lain, upaya bela negara dapat dilakukan secara tidak langsung dengan berkontribusi aktif dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, ekonomi, sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. 

Setiap warga negara juga didorong aktif untuk melindungi keutuhan wilayah negara. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari berbagai disintegritas, seperti separatisme, perang antar suku, rasisme, dan lain sebagainya. Disintegritas ini perlu dihindari untuk meminimalkan terjadinya konflik yang terjadi di masyarakat. Kehidupan yang harmonis antar suku, golongan, ras, dan antar pemeluk agama diharapkan dapat menciptakan keutuhan wilayah negara Indonesia. 

REFERENSI 

Asshiddiqie, Jimly. (2004). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Pembentukan UUD 1945. Yogyakarta: FH UI Press. 

Bakry, Mohammad Ryan. (2018). Kedaulatan Rakyat dan Dialektika Bernegara dalam Konteks Keindonesiaan. Supremasi Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018. 

Fuady, Munir Fuady. (2013). Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory). Jakarta: Prenadamedia Group. 

Vincent, Andrew. (1987). Theories of the State. New York: Basic Blackwell Ltd. 

Terjerat Untung

Bualan calon petinggi
Meraup suara dalam sengsara
Terjerat janji, terpasung mimpi
Lantaran kerap merugi

Desah angin menyambut hujan
Lahan basahlah yang paling dicari
Menghindari kering pada kantong rekening

Meraup untung dalam peruntungan:
Pemilu -

Oleh. Johan Bhimo Sukoco
nb : Sajak ini pernah dimuat di  Solopos, 12 Juli 2009, Hal. VIII
Gambar diambil darisini.

Selamat Jalan, Sang Periang

SRAGEN-Pulang kuliah, Hadyanto Catur W (21) Rabu (15/4) pukul 18.00 meninggal dunia, diduga akibat tebrak lari di jalan raya Sragen-Solo Km 23, tepatnya di desa Duyungan, Sidoharjo. Mahasiswa FKIP UNS Sebelas Maret jurusan Bahasa Inggris semester IV itu, mengalami luka parah di bagian kepala dan dada. (Suara Merdeka, Edisi: Jumat,17 April 2009, Hal. G)

 

Pukul 21:11:06, pesan itu masuk ke ponsel saya. Berita duka. Mengabarkan berpulangnya sahabat lama saya, Hadyanto Catur Wasono. Saya ingat betul nama lengkapnya. Bagaimana tidak, saya melewatkan dua tahun duduk di bangku SMA dengannya dalam kelas yang sama. Berita kematian itu sangat mengejutkan bagi saya. Saya sempat mengirim pesan konfirmasi ulang pada Si Pengirim Pesan, menanyakan kebenaran berita ini. Dan benar, berita itu fakta.

Beberapa bulan lalu, kami sempat bertemu saat menjenguk seorang teman kami di sebuah rumah sakii di Solo. Tentu kami kaget mendengar Catur telah kembali ke rahmatullah. Kami sangat kehilangan Catur yang berkarakter ceria dan ekstrovert. Lihat saja mimiknya pada foto. Catur diapit kedua teman perempuan kami sewaktu SMA. Dengan wajah lucu tentunya. Dia selalu riang, bersemangat, dan bebas. Catur yang amat bangga akan statusnya sebagai anak seorang penjual lombok, sampai-sampai ia menggunakan nama udara Chili Morelo di setiap siaran radio yang dibawakannya. Di penghujung kelas III, kami sama-sama berjuang menempuh ujian akhir. Seringkali dia nebeng motor saya sewaktu berangkat les. Kebetulan saya juga satu bimbel dengannya.Seringkali juga saat saya jemput ke rumahnya, ia ketiduran padahal sebelumnya sudah berencana akan berangkat les bersama saya.

Catur memiliki pemikiran kritis yang terkadang jauh dari perkiraan rekan sebayanya. Ia sangat low profile, down to earth, supel, juga mudah bergaul. Ada satu pernyataan darinya mengenai saya, yang masih saya ingat sampai sekarang. “Hidup itu enak ada lika-likunya, lebih ada seninya. Nggak kayak kamu yang lurus-lurus saja...,” ucapnya dengan bahasa jawa ketika itu. Dan saya pun meresapi kata-kata itu baik-baik. Benar, hidup itu lebih indah kalau kita menikmati alurnya. 

 

Catur sangat menyukai tantangan. Dia juga berjiwa pembaharu. Ide kreatif menggrafit tembok kelas berawal dari otaknya. Jika sebelumnya cat tembok kelas hanya berwarna putih membosankan, lain halnya dengan kelas kami yang bergrafit tulisan: Slow But Sure. Meski pada awalnya sempat ada problem dengan pihak sekolah, namun masalah itu dapat kami selesaikan pula. Slow But Sure tetap menyala di tembok kelas kami, juga dalam semangat kami.

Itulah kisah lama Catur. Si Periang yang kini telah pergi. Kini dia telah berpulang. Namun semangatnya masih membara di jiwa kami. Selamat jalan, Catur. Semoga engkau mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya. Selamat Jalan, Sang Periang...

Oleh. Johan Bhimo Sukoco

Ditulis tahun 2009 yang lalu.

NB: gambar merupakan dokumen pribadi

UNISRI Menyelenggarakan Slamet Riyadi Conference on Public Administration

Rabu, 9 Mei 2018 lalu, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta menyelenggarakan Slamet Riyadi Conference on Public Administration (SRIPA) 2018. Acara ini merupakan Annual Conference, yang digagas oleh Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMADI) FISIP UNISRI. Tema yang diangkat dalam seminar ini ialah Collaborative Governance dalam Pengembangan Desa Wisata di Indonesia. Seminar ini menghadirkan beberapa pembicara yang expert di bidangnya, dari perwakilan akademisi, praktisi, dan pemerintah, yaitu Dr. Didik G. Suharto, S.Sos, M.Si (Dosen Ilmu Administrasi Negara dan Kepala Program Magister Administrasi Publik Universitas Sebelas Maret), Ir. Alpha Fabela Priyatmono, MT (Ketua Paguyuban Kampung Batik Laweyan, Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta), serta Dr Budy Sartono, M.Si (Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Surakarta). Acara ini dimoderatori oleh Johan Bhimo Sukoco, S.Sos, M.Si (Dosen Ilmu Administrasi Negara, UNISRI).

SRIPA 2018 ini diikuti oleh berbagai partisipan maupun pemakalah dari berbagai institusi, seperti Universitas Dharmawangsa Medan, STIE Kridatama Bandung, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Universitas Widya Mataram Yogyakarta, STP Trisakti Jakarta, STIMIK Subang, Universitas Nahdatul Ulama Surakarta, Universitas Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Slamet Riyadi, dan Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Format Call for Paper dalam forum ilmiah ini berhasil menghimpun sebanyak 31 pemakalah yang dimuat dalam proseding, yang juga dispresentasikan dalam diskusi paralel. SRIPA 2018 memberikan penghargaan “The Best Paper” kepada Maskarto Lucky Nara Rosmadi, SH, SE, S.Sos, MM, CRSP dari STIE Kridatama Bandung, dengan judul paper Analisis Strategi Pengembangan Desa Cisondari menjadi Desa Wisata di Kabupaten Bandung. Selain itu, penghargaan “The Best Presenter” diberikan kepada Kariaman Sinaga, S.Sos, MAP dari Universitas Dharmawangsa Medan, yang juga merupakan kandidat doktor dari Universitas Sumatera Utara.

Di sela-sela acara seminar ini juga menampilkan berbagai atraksi seni budaya seperti tari gambyong, akustik, serta deklamasi puisi. Mega Lady Pratiwi, sebagai Ketua HIMADI UNISRI, berharap acara ini dapat menjadi sebuah forum ilmiah keilmuan Administrasi Negara yang berkelanjutan. Kedepannya, ia berharap forum ilmiah ini dapat terus mengkaji tema-tema terkait isu-isu Administrasi Negara yang akan dibahas dari berbagai perspektif.

Oleh. Johan Bhimo Sukoco
nb : artikel ini juga dipublikasikan disini.

Dosen AN UNISRI Mengikuti The 2018 Asian Association for Public Adminitration (AAPA) Annual Conference

Pada 22 – 23 Maret 2018 lalu, dosen Ilmu Administrasi Negara (AN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta mengikuti The 2018 Asian Association for Public Administration (AAPA) Annual Conference. Forum ilmiah keilmuan administrasi negara se-Asia ini diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Tim delegasi dari FISIP UNISRI mewakilkan dosen-dosen Administrasi Negara, antara lain : Drs. Joko Pramono, M.Si, Wulan Kinasih, S.Pd, MAP dan Johan Bhimo Sukoco, S.Sos, M.Si

Forum ilmiah ini bertema “Reinventing Public Administration in a Globalized World : A Non Westren Perspective.” Acara hari pertama dibuka oleh Prof. Mohamad Nasir, Ph.D, Ak (Minister of Research Technology and Higer Education, Indonesia), Prof. Ir Panut Mulyono, M.Eng, D.Eng (Rector of UGM, Indonesia), Prof. Dr. Eko Prasojo (President of Indonesian Association for Public Administration – IAPA), Aigerim Amirova (Deputy Director of Civil Service Departement, the Republic of Kazakhstan), dan Prof. Pan Suk KIM (President of Asian Association for Public Administration – AAPA).

Acara dilanjutkan plenary session 1, yang disampaikan oleh Prof. Tatiana Zaytseva (Moscow State University, Russia), Prof. Sofian Effendi (Chairman of the State Civil Apparatus Commission, Indonesia), Prof Jiannan WU (Shanghai Jiao Tong University, China), Aigerim Amirova (Deputy Director of Civil Service Departement, the Republic of Kazakhstan), dan Prof Akira Nakamura (Meiji University, Japan), yang dimoderatori oleh Prof Alex B. Brillantes (Philippine Society for Public Administration). Acara hari pertama ini kemudian dilanjutkan dengan concurrent section dari masing-masing presenter.

Perwakilan delegasi dosen Ilmu Administrasi Negara UNISRI mempresentasikan paper mereka dalam current session 2 ini, dalam theme 5 (Local Knowledge, Innovation, and Public Policy), dengan judul “The Existence of Local Wisdom through Community Protection Unit (Satlinmas) as the Street-Level Bureaucrat in Community Security, Orderlines, and Tranquuility in Surakarta City).” Delegasi UNISRI ini mempresentasikan hasil penelitiannya bersama Keremetkan Kelsinbek Kyzy (Ombudsman of the Kyrgyz Republic), Marlan Hutahaean (HKBP Nonmensen University), dan Perla P. Palomares & Elizabeth L.Codilla (MSU – Illigan Institute of Technology).

Acara hari kedua, dibuka dengan plenary session 2, dengan pembicara Prof. Pratikno (Minister of State Secretariat Indonesia), Prof. Eko Prasojo (President of Indonesian Association for Public Administration –IAPA), Prof. Stein Kristiansen (University of Agder, Norway), Prof Heungsuk Choi (Korea University, Korea), Prof. Alexander Kotchegura (Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), dan Anwar Hafid, M.Si (Mayor of Morowali, Indonesia), yang dimoderatori oleh Prof Agus Pramusinto (Universitas Gadjah Mada, Indonesia).
Pada forum ilmiah ini juga dikukuhkan Professor Alex Brillantes sebagai President of Asian Association for Public Administration – AAPA terbaru menggantikan Prof. Pan Suk KIM.
 Direncanakan The 2019 AAPA Annual Conference akan diselenggarakan di Moscos, Russia. Sebagai penutup rangkaian forum ilmiah ini diakhiri dengan kegiatan excursion to Borobudur Temple. 

Oleh. Johan Bhimo Sukoco
nb : artikel ini juga dipublikasikan disini.

Pemberdayaan UMKM

Sensus Ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun lalu merilis jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Jawa Tengah sebanyak 4,13 juta unit. Kuantitas yang besar ini menjadi peluang yang besar pula dalam memberdayakan masyarakat melalui sektor ekonomi kewirausahaan.

Pelaku UMKM sering kali terkendala kala hendak ikut serta dalam lelang pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah sering kali hanya mengakomodasi perusahaan besar dengan permodalan yang kuat.

Hal ini terlihat dari katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang cenderung lebih mengakomodasi barang-barang produksi perusahaan besar dan mengabaikan keikutsertaan UMKM.

Regulasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah belum ramah terhadap pengembangan UMKM. Pemerintah perlu memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelaku UMKM untuk turut serta berpartisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Diperlukan kolaborasi yang kuat antara negara, sektor privat, dan masyarakat dalam penyediaan barang/jasa sesuai prinsip good governance. United Nations Development Programme (UNDP) menyebut good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara tiga pilar, yaitu negara, sektor privat, dan masyarakat.

Terkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, pilar pertama, yaitu state (negara), memiliki peran utama dalam memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut. Negara memiliki peran sebagai penyelenggara, pengatur sistem, sampai dengan pembentuk regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pilar kedua, private sector (sektor usaha/swasta), idealnya memiliki peluang untuk ikut serta dalam lelang pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini perlu diberlakukan pula pada pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan atau kualifikasi tertentu.

Pilar ketiga, society (masyarakat), dalam hal ini dapat dilihat dari peran sebagai konsumen pengguna produk barang/jasa, atau turut serta aktif dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Tiga pilar dalam good governance ini masing-masing memiliki peran yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Penguatan Sektor Privat
Sektor privat, utamanya UMKM, perlu dikuatkan perannya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pelaku UMKM memiliki peluang untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan lelang yang diselenggarakan pemerintah.

Hal ini seiring dengan pergeseran paradigma new public management ke arah new public service, yang lebih diarahkan pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam paradigma new public management masyarakat diposisikan sebagai pelanggan (customer) yang cenderung pasif.

Paradigma new public service memosisikan masyarakat sebagai warga negara (citizen) yang lebih aktif dalam program pembangunan. Masyarakat bukan lagi sebagai objek pembangunan, melainkan didorong untuk aktif sebagai subjek pembangunan.

Keterlibatan sektor usaha atau bisnis dalam pengadaan barang/jasa pemerintah ini perlu dikuatkan perannya dalam rangka menjalankan demokrasi dalam pembangunan. Sedarmayanti (2003) menyatakan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Peran pelaku UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan menjadi jembatan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik good governance. Karakteristik participation, misalnya, dapat dibangun dengan inklusi atau pelibatan pelaku UMKM dalam berbagai kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hal ini menjadi prinsipiel pula dalam menjalankan karakteristik equity atau keadilan, yakni ketika masyarakat pelaku UMKM diberi kesempatan yang sama ikut serta dalam lelang yang diselenggarakan pemerintah.

Pelibatan pelaku UMKM dalam pengadaan barang/jasa ini juga merupakan perwujudan respons pemerintah dalam melihat potensi UMKM di Indonesia. Pemerintah perlu menyadari bahwa keterlibatan pelaku UMKM dalam pengadaan barang/jasa ini akan mampu mendorong (atau bahkan mengakselerasi) pertumbuhan sektor ekonomi kewirausahaan di masa depan.

Paradigma
Pelibatan pelaku UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada dasarnya sejalan dengan manifestasi community empowerment (pemberdayaan masyarakat) dalam paradigma good governance.

Wrihatnolo & Dwidjowijoto (2007) menyebut bahwa pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah langkah dalam mendemokratis pembangunan yang dikenal sebagai prinsip good governance.
Subejo & Supriyanto (2005) menuliskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan usaha untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Beranjak dari hal ini, pengadaan barang/jasa pemerintah perlu sejak dini melibatkan peran pelaku UMKM secara lebih masif. Pemerintah perlu mendorong pelaku UMKM untuk turut serta dalam kegiatan lelang barang/jasa, sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan peluang pengembangan usaha.

Pelaku UMKM perlu diberi kesempatan yang luas untuk turut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini secara tidak langsung juga akan memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas kegiatan usaha, misalnya dalam pengurusan izin usaha, peningkatan modal, sampai dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dalam memberikan pelayanan barang atau jasa.

Hal ini sejalan dengan permintaan kualifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang mempersyaratkan sejumlah ketentuan bagi peserta lelang. Kualifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah tentu saja memiliki sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta lelang.
Tanpa disadari, hal ini menjadi magnet pendorong bagi pelaku UMKM untuk berlomba-lomba memperkuat armada usaha masing-masing agar masuk kriteria qualified dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Kondisi ini menarik, bahkan dapat dikatakan formula ampuh bagi pemerintah dalam mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas. Formula ini akan lebih ampuh lagi jika disertai dengan penguatan peran negara dalam membuat regulasi yang memihak keikutsertaan pelaku UMKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Oleh. Johan Bhimo Sukoco


nb: 

*) Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa (3/7/2018). Esai ini karya Johan Bhimo Sukoco, dosen Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Solo.
 **) Selain dimuat di versi cetak, artikel ini juga dimuat di versi online disini.

 

Pelatihan Tata Kelola Jurnal Ilmiah

Selasa, 13 Maret 2018 lalu, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta mengikuti pelatihan tata kelola jurnal ilmiah berstandar nasional/internasional, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNISRI. Tim FISIP UNISRI mendelegasikan Johan Bhimo Sukoco, S.Sos, M.Si, Haryo Kusumo Aji, S.I.Kom, M.I.Kom dan Drs Siswanto, M.Si sebagai perawakilan dari pengelola jurnal masing-masing.


Bertindak sebagai pembicara ialah Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si, dosen kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sebelas Maret. Beliau juga merupakan Chief Editor ALCHEMY (Jurnal penelitian kimia, yang terakreditasi dikti). Dr Fitria yang juga merupakan Kepala Unit Penjaminan Mutu LPPM Universitas Sebelas Maret ini, menularkan pengalaman beliau sebagai invited reviewer springer link (Ionics), Elsevier (JECE, desalination), Taylor and Francis (JTEC), ACS Applied Materials and Interface, BCREC Undip, dan Makara UI.

Dr. Fitria menyebutkan permasalahan utama yang jamak dihadapi oleh pengelolaan jurnal ilmiah, antara lain : visibilitas dan aksebilitas terbitan berkala ilmiah belum baik karena belum menerapkan manajemen terbitan berkala ilmiah secara daring (online), proses pengelolaan tulisan ilmiah belum menerapkan standard-standard ilmiah, kualitas penerbitan terbitan berkala ilmiah sebagian besar masih kurang baik, pengendalian kualitas terbitan berkala ilmiah melalui proses penelaahan oleh mitra bestari dan pemapanan gaya selingkung belum konsisten, dan kualitas substansi artikel belum dijaga dan dipertahankan baik. Melalui pelatihan ini diharapkan pengelolaan jurnal di lingkup UNISRI Surakarta dapat dikelola lebih baik dan profesional.

Oleh. Johan Bhimo Sukoco
nb : artikel ini juga dipublish disini.